Tak Kunjung Ditangani, KPK Diminta Jelaskan Kasus Korupsi Papua Barat

Manokari News - Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan dugaan kasus korupsi di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang telah dilaporkan sejak lama dan dinilai telah mempunyai bukti kuat.

“Kami melihat bukti-buktinya cukup kuat baik berbagai kasus di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, namun mengapa tidak ada tindaklanjutnya,” kata Ketua GNPK Adi Warman didampingi Ketua Dewan Penasihat Suhandojo (mantan Kepala Humas Kejagung), di Jakarta, Rabu.

 

KPK ditunggu kiprahnya di Papua

Ia menjelaskan kasus di Sorong antara lain penggelembungan pembangunan bandara dan infrastruktur Kota Sorong, serta ganti rugi tanah masyarakat setempat. “Dana infrastruktur ternyata mengindikasikan adanya mafia anggaran di DPR dan kami punya bukti penyerahan dana 35 persen dari anggaran sebagai dana lobi,” katanya.

Demikian juga kasus di Kabupaten Raja Amat antara lain berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai ada kerugian daerah yang harus dikembalikan sebesar Rp 15 miliar dan Rp 14 miliar, serta beberapa penggelembungan (mark up) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tahun 2007 dan peningkatan jaringan listrik tahun 2009.

Adi mengatakan masyarakat kedua wilayah itu sudah melaporkan kepada KPK pada 17 Maret 2008, namun hingga kini belum ditindaklanjuti secara serius padahal kerugian negara di daerah tersebut sangat besar. Adi Warman mengatakan organisasinya juga sudah mengirimkan tim ke daerah tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

Ia juga meminta agar pimpinan KPK turun langsung menangani kasus ini dan tidak hanya mengandalkan laporan dari penyidik. Adi Warman merasa heran mengapa belum ada kemajuan berarti dalam kasus tersebut padahal bukti-buktinya sudah kuat.

Hal yang sama dikatakan oleh Suhandojo. Ia mengatakan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat. “KPK harus telusuri dengan wajar. Kalau tidak percuma saja rakyat melaporkan kasus itu,” katanya. (*)

Sumber: Antaranews, Rabu, 25 Agustus 2010

READ MORE >>

POLRI Kesulitan Ungkap Penembakan di Papua

Manokwari News. Aparat kepolisian sampai saat ini masih bekerja keras menyelidiki kasus penembakan di Papua. Polisi membutuhkan waktu untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan lantaran kondisi di lapangan yang sulit.

"Wilayah Papua memang sangat butuh kemampuan ekstra, karena 85 persen wilayahnya adalah perbukitan, pegunungan, termasuk perairan dan daratan kecil. Sehingga, perlu kerja ekstra untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi," jelas Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, Kamis (23/8).

Menurut Agus, pihaknya sudah memaksimalkan pengejaran terhadap para pelaku penembakan, termasuk menggali informasi dari saksi yang diduga mengetahui insiden tersebut. "Kita memaksimalkan usaha. Bagi kami informasi sekecil apa pun dari masyarakat adalah masukan berarti," katanya.

Ketika ditanya pihak yang diduga bertanggung jawab atas insiden itu, Agus belum dapat memastikan lantaran masih memburu pelakunya. "Saya tidak bisa menginformasikan detail dalam artian pelaku belum ditangkap. Kita masih belum bisa menyatakan kelompok atau pihak mana yang bertanggung jawab. Walau ada informasi yang beredar tapi kita masih menyelidiki," ujar Agus.

Selama kurun waktu satu bulan ini telah terjadi tiga kali penembakan di Papua. Yakni di areal pertambangan PT Freeport pada tanggal 16 Agustus dan di wilayah Kabupaten Paniai pada tanggal 17 dan 21 Agustus.

READ MORE >>

Kejari Manokwari Mengidentifikasi Korupsi di Pemprov Papua Barat

Manokwari News - Kepala Kejari Manokwari Paryono, mengaku telah mempunyai data terkait dugaan korupsi di salah satu dinas di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Bahkan, dalam waktu dekat Kejaksaan akan segera menentukan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab. Namun, Kajari masih enggan menyebutkan dinas apa yang sedang dilidiknya dengan alasan demi kepentingan penyelidikan.

Saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (8/3), Paryono hanya menjelaskan dana yang diduga dikorup tersebut merupakan anggaran tahun 2010 lalu. Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut. “Kami belum bisa sebut dinas apa saja, yang jelas kami sedang lidik korupsi disalah satu dinas di Pemprov Papua Barat.

Paryono menyebutkan, data sementara menyebutkan dugaan korupsi itu sifatnya penggunaan dana yang tidak tepat. Sehingga salah satu pejabat yang harus bertanggungjawab dalam dugaan korupsi itu adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) atau Kepala dinasnya. “Pokoknya kita lihat saja nanti, dalam waktu dekat akan segera kita pastikan,” tuturnya.

Diakui, dugaan korupsi yang sedang ditanganinya jumlah kerugian negaranya tidak terlalu besar. Namun, Kajari mengaku yang penting saat ini baginya adalah bagaimana menunjukkan bahwa Kejari Manokwari bisa menyelidiki dan mengungkap dugaan korupsi di Papua Barat. Kedepan kalau ada kasus-kasus dugaan korupsi yang besar tetap akan diproses untuk ditindak lanjuti hingga tuntas. (sr)

Sumber: jpnn, Rabu, 09 Maret 2011

READ MORE >>

Penembakan di Papua, Kapan Berakhir?

Penembakan dengan sasaran warga sipil lokal, warga negara asing maupun anggota TNI/Polri masih menyisakan pekerjaan rumah bagi aparat keamanan dan intelejen untuk mengungkapkannya sampai tuntas," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Pengungkapan kasus yang masih belum tuntas itu, kata anggota Komisi I DPR RI itu, merupakan tanggung jawab aparat keamanan untuk memberikan suasana aman di masyarakat pada umumnya dan khususnya Papua. "Dugaan-dugaan mengarah ke siapa, saya kira sudah ada di tangan aparat intelejen terpadu dan keamanan," kata Tjahjo.



Aparat kepolisian di Papua

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, sinyalemen yang ada bahwa aksi kekerasan tersebut terindikasi adanya sebuah strategi dan skenario khusus yang dibangun oleh kelompok-kelompok separatis.

"Saya yakin aparat keamanan dan intelijen sudah mengendus kelompok-kelompok siapa yang saling memanfaatkan agar situasinya tidak kondusif. Saya cukup percaya aparat intelejen terpadu masih terus melakukan operasi berbagai hal, khususnya operasi penggalangan intelejen demi mewujudkan situasi yang kondusif di Papua," ungkap Tjahjo.

Ia menyebutkan, apa pun situasi kekerasan di Papua harus diusut tuntas karena menyangkut citra pemerintah Indonesia di mata internasional. "Memang perlu waktu mengingat kompleksitas masalah di Papua," kata Tjahjo.

READ MORE >>

Aparat Siaga di Sekitar Pasar Wosi

Manokwari News. Dengan ditemukannya salah seorang warga asli suku Arfak pada hari (21/8) dini hari, situasi di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, masih lumpuh total. Aparat keamanan masih berjaga-jaga di sekitar pasar terbesar di Manokwari ini.

Beberapa  orang di sekitar pasar wosi masih terlihat bersiaga menggunakan senjata tajam seperti parang dan tombak, untuk mengantispasi aksi balas dendam atas tewasnya Hans Saiba Insen, salah seorang  Ketua RT Wosi Gaya Baru, Kelurahan Wosi, distrik Manokwari Barat, Papua Barat.

 

 Jenazah Hans Saiba Insen saat dievakuasi aparat keamanan

Salah satu pedagang pasar Wosi, Rovinus mengatakan, aktivitas pasar sejak  pagi hingga siang hari lumpuh. Para pedagang memilih untuk menuntut toko dan kiosnya. Apalagi, setiap pagi yang biasanya ramai dikunjungi para konsumen berubah sepi.

Sementara itu Pasar Wosi sejak pagi sudah mencekam. Sejumlah pedagang pun memilih menutup lapaknya karena takut terjadi menjadi sasaran balas dendam dari keluarga korban. Padahal, ribuan warga Manokwari biasanya melaksanakan berbagai transaksi jual beli di pasar ini hingga mencapai ratusan juta rupiah per harinya.

Untuk menghindari terjadinya aksi anarkis dan balas dendam, Polres Manokwari hingga Selasa sore masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Di sekitar pasar wosi masih terdapat sejumlah warga bersiaga dengan membawa senjata tajam. MKWN

READ MORE >>